Gubernur dan DPRD Bahas APBD Tanpa Sekda Definitif, Kemendagri Sebut Pasti Ditolak

Gubernur dan DPRD Bahas APBD Tanpa Sekda Definitif, Kemendagri Sebut Pasti Ditolak
Gubernur dan DPRD Bahas APBD Tanpa Sekda Definitif, Kemendagri Sebut Pasti Ditolak
RUBRIK.ID - Pernyataan bahwa Raperda APBD P Kaltim 2019, sudah pasti akan ditolak Kementerian jika dalam pembahasannya tak sertakan Sekda definitif yang telah dilantik Mendagri Tajhjo Kumolo, disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar.\n\nSebagai informasi, Sekda yang dilantik Tjahjo Kumolo adalah Abdullah Sani yang sampai saat ini belum menjalani pekerjaannya sebagai jabatan PNS tertinggi di Kaltim itu. Kabar terakhir yang didapatkan, Abdullah Sani justru diminta Gubernur Kaltim Isran Noor untuk kembali ke jabatan sebelumnya sebagai Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu) Kaltim.\n\n"Pasti ditolak. Karena tidak ditanda tangani Sekda definitif. Jangan buat tidak jelas, sesuatu yang sudah jelas hukumnya. Barang siapa yang menentang hukum positif, maka risiko hukumnya ditanggung penumpang, Begitu saja, Itu kan ada risiko pidananya, risiko lalainya. Silakan saja, ada hukum yang berlaku," kata Bahtiar, Selasa (13/8/2019).\n\nAdanya jawaban dari Kapuspen itu juga dijawab oleh dua pihak terkait, yakni Ketua DPRD Kaltim, M. Syahrun serta Gubernur Kaltim Isran Noor.\n\nM. Syahrun yang dikonfirmasi sembari berjalan keluar dari Lamin Etam Kantor Gubernur Kaltim tetap santai menjawab hal itu. Ia tetap yakin, tak ada masalah dalam hal pembahasan APBD P Kaltim 2019 yang tak melibatkan Sekda defintif itu.\n\n"Kita bahas sesuai aturan. Silakan saja, kami tak ada masalah," ucapnya.\n\nAlung sapaan M.Syahrun juga sampaikan tetap akan melanjutkan proses pembahasan APBD-P Kaltim 2019, hingga akhirnya Raperda APBD P Kaltim 2019 itu dibawa ke Kemendagri.\n\n"Kan sudah ada yang mewakili Gubernur. Yang punya kewenangan, Gubernur tanggung jawab kan. Ya lanjutkan," ucapnya.\n\nSementara itu, Isran Noor yang diwawancara setelahnya, juga yakin nantinya Kemendagri akan menyetujui Raperda APBD P Kaltim 2019 itu.\n\n"Yakin," ucapnya.\n\nTerkait pernyataan Kapuspen Kemendagri yang sampaikan proses pembahasan APBD harus melibatkan Sekda definitif juga dijawab Isran Noor.\n\n"Kenapa? Begitu? Yang tanda tangan dokumen siapa? Dokumen anggaran, siapa tanda tangan?," ucapnya. (*)\n\nPembahasan APBD Bisa Tak Miliki Legitimasi\n\nPengamat Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, kerap disapa Castro juga berikan pendapat akan hal ini.\n\nDisampaikannya, secara prinsip, pembahasan APBD tanpa Sekprov yang seharusnya memimpin TAPD, akan berimplikasi 2 hal.\n\n"Pertama, secara hukum, pembahasan APBD bisa dianggap tidak memiliki legitimasi. Sebab sekprov yang seharusnya memimpin TAPD, dan seyogyanya, membahas APBD bersama banggar, justru tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Artinya, ini bisa dianggap cacat formil dan berkosekuensi dibatalkan oleh Menteri nantinya. Jangan lupa, bahwa Rancangan Perda APBD, akan dievaluasi oleh terlebih dahulu oleh Menteri sebelum ditetapkan," katanya.\n\nPasalnya, dijelaskan Castro, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) jo. Pasal 314 ayat (1) UU 23/2014 tentang Pemda.\n\n"Kedua, secara politik, keengganan Isran mengakui Sekprov definitif, bisa saja dianggap sebagai sikap pembangkangan kepada pemerintah pusat. Implikasinya, APBD yang disetujui nanti dan yang akan dievaluasi Menteri nantinya, bisa saja tidak disetujui alias ditolak oleh pemerintah pusat. Ini belum termasuk kebijakan lainnya kedepan yang akan bermasalah akibat sikap pembangkangan ini," lanjutnya.\n\nCastro sampaikan konsekuensi hukumnya lebih kepada aspek administratif.\n\n"Dan sayangnya, aspek administrasi ini ada di meja menteri, bukan dipengadilan. Jadi daripada APBD yang dibahas maraton ini, pada akhirnya digugurkan oleh Menteri, lebih baik segera memfungsikan sekprov definitif agar TAPD memiliki legitimasi. Ini jatuhnya nanti ke APBD nya yang disepakati kepala daerah dan DPRD. Karena produk hukumnya kan berupa Perda. Dan sebagaimana yang saya jelaskan di atas. Sebelum jadi Perda (masih berupa Raperda), akan dievaluasi menteri terlebih dahulu sebelum ditetapkan. Jadi bola ada ditangan menteri," ucapnya. (*)