Gegara SK Tak Fungsi dan Gaji Tak Sesuai UMK, Guru Honorer Datangi DPRD Samarinda

Gegara SK Tak Fungsi dan Gaji Tak Sesuai UMK, Guru Honorer Datangi DPRD Samarinda
Gegara SK Tak Fungsi dan Gaji Tak Sesuai UMK, Guru Honorer Datangi DPRD Samarinda
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru kota Samarinda menyambangi gedung DPRD kota Samarinda pada Jumat (01/11/19) sore.\n\nKehadiran mereka diterima langsung Wakil Ketua I DPRD Samarinda, Rusdi. Turut hadir pula Kepala Dinas Pendidikan ( Disdik ) kota Samarinda, Asli Nuryadin.\n\nKedatangan para guru honorer ini menuntut diterbitkan surat keputusan (SK) dari pemerintah bagi tenaga honorer untuk mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) supaya bisa mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG ) di daerah.\n\nHal itu mereka lakukan karena ketika dibuka pendaftaran PPG, SK yang mereka dapatkan sebelumnya tidak dapat digunakan.\n\n?Siapapun bagi kami yang bisa keluarkan SK itu asal bisa digunakan untuk mendaftar PPG dan NUPTK,? kata Mafulau Ketua Forum Guru Samarinda  dikonfirmasi usai audiensi di gedung DPRD Samarinda.\n\nTuntutan lain yang mereka sampaikan adalah mengenai besaran tunjangan yang dianggap tidak layak karena jauh dibawah Upah Minimum Kota (UMK)\n\nMafulau menyebutkan saat ini pihaknya mendapat tunjangan dari Bosda dan Bosnas yang jauh dari kata kesejahteraan\n\n?Samarinda jauh tertinggal dengan daerah lain, penghasilan guru honorer sudah rata rata UMK, kita masih Rp 700 ribu itupun dibayar triwulan,?ucapnya.\n\nPara tenaga pengajar ini juga membeberkan kondisi lain yang mendorong mereka harus mencari pekerjaan tambahan untuk menunjang kebutuhan hidup selain mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar.\n\nMenanggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan ( Disdik ) kota Samarinda, Asli Nuryadin mengatakan pihaknya akan membuat formula secara bersama dari tim TAPD legislatif dan eksekutif.\n\n?Kita sikapi ini, nantinya akan kita rumuskan bersama dengan pihak yang berkompeten, seperti kalian dengar bahwa memang sangat tidak layak penghasilan dibawah Rp 1 juta,? ucapnya.\n\nDirinya juga berharap agar polemik ini tidak hanya sampai pada tahap audiensi ini. Dirinya meminta cacatan kronologi sederhana dari para guru honorer untuk disampaikan kepada para pemutus kebijakan.\n\nHal senada juga disampaikan Wakil Ketua I DPRD Samarinda, Rusdi. Dirinya menyebut kesejahteraan guru honorer juga harus diperhatikan karena telah menjadikan bagian dalam pencerdasan generasi penerus bangsa.\n\n?Kita coba perjuangkan minimal bisa sesuai dengan penghasilan UMK,?tuturnya\n\nDirinya juga berharap agar tahun 2020 ada tambahan anggaran yang bisa digelontorkan untuk menambah kesejahteraan para guru honorer.\n\n?Kita usahakan, kita perjuangkan di APBD murni nanti,? tutupnya. (*)