Dukung Revisi UU KPK, Dosen Untag Samarinda Ini Setuju Pendapat Mahmud MD

Dukung Revisi UU KPK, Dosen Untag Samarinda Ini Setuju Pendapat Mahmud MD
Dukung Revisi UU KPK, Dosen Untag Samarinda Ini Setuju Pendapat Mahmud MD
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Revisi UU KPK saat ini masih jadi topik yang banyak diperbincangkan. Beberapa kalangan, termasuk akademisi Universitas di Indonesia beramai-ramai menolak adanya revisi UU KPK yang disebut akan melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.\n\nMeski demikian, salah satu pandangan berbeda justru muncul dari salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 145 (Untag) Samarinda, Roy Hendrayanto.\n\nSaat beberapa akademisi menolak, Roy justru mendukung adanya revisi UU KPK itu.\n\nRoy yang juga adalah praktisi hukum, menilai upaya pemerintah untuk revisi UU KPK, memiliki pertimbangan logis dan kemanusiaan.\n\nMisalnya revisi UU KPK yang mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas.\n\nUntuk soal dewan pengawas itu, Roy sampaikan bahwa ia setuju dengan pendapat Profesor Mahfud MD.\n\n"Soal pembentukan Dewan Pengawas, saya setuju dengan pendapat Prof Mahfud. Bahwa sebuah lembaga harus ada lembaga dewan pengawas. Tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan dalam menggunakan kewenangan lembaga itu (KPK)," ucap Roy, Kamis (19/9/2019).\n\nMenurut dia, dewan pengawas dan dewan penasihat berbeda dalam tugas pokok dan fungsinya.\n\nMenurutnya, penasihat hanya memberikan advis dan pandangan serta penilaian yang sifatnya mengingatkan secara norma.\n\n"Kalau pengawasan, tentu menjaga kinerja lembaga itu, agar tidak menyimpang dan berlebihan dalam menjalankan kewenangan lembaga tersebut," tambahnya.\n\nSedangkan pada poin penghentian perkara, KPK dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), ia sampaikan sangat setuju.\n\nAlasannya, tidak semua perkara dipastikan bisa dibukti bersalah atau melanggar hukum dan merugikan keuangan negara.\n\n"Seandainya perkara korupsi itu masih berlanjut, dan si tersangka sakit dan sampai meninggal. Apakah dia akan menjadi tersangka sampai dia dikubur? Sementara perkara korupsi yang ditangani KPK, tidak bisa di SP3 kan? Harus ada kepastian hukum untuk siapapun," tuturnya.\n\nSementara itu, terkait poin penyadapan, Roy menilai, jika dalam RUU KPK yang kini menjadi UU KPK harus meminta izin dari Dewan Pengawas, tidak perlu khawatir terjadi bocor informasi penyadapan.\n\n"Itukan masalah teknis untuk penyadapan. Dewan pengawas itu independen. Tidak mungkin dibocorkan. Inikan hanya ketakutan yang berlebihan saja. Terapkan dulu UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR," ucapnya.\n\nSementara itu, padangan yang sama, sepakat adanya revisi UU KPK juga datang dari Dewan Penasihat Peradi Kaltim Dahri Yasin.\n\nDahri Yasin menilai langkah pemerintah menyetujui dan mengesahkan Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) sudah tepat.\n\nPasalnya, revisi tiga poin tersebut memiliki alasan logis untuk menjaga rasa keadilan yang seimbang.\n\n"Saya kira pemerintah sudah tepat. Konsep Undang Undang inikan, setuju atau tidak setuju ya dijalankan.\n\nKecuali ada aspek hukum yang membatalkan. Misalnya lewat putusan Mahkamah Konstitusi," kata Dahri Yasin.\n\nIa sampaikan, tiga poin yang menjadi kontroversi dikalangan aktivis anti korupsi, dinilai sudah sesuai azas.\n\nTiga poin tersebut yakni Dewan Pengawas, SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) dan Penyadapan.\n\n"Misalnya, Dewan Pengawas. Semua lembaga kan harus diawasi. Masalah SP3 itu betul, karena menyangkut Hak Asasi Manusia, yang penyadapan ini masih tanda tanya. Kalau sebatas pemberitahuan ke Dewan Pengawas tidak ada masalah. Dewan Pengawas pasti sejalan, sepanjang memang perkara itu memenuhi unsurnya," katanya.\n\nSoal penyadapan yang perlu memberitahukan atau izin kepada dewan pengawas masih diintenal lembaga KPK, tidak ada masalah yang krusial.\n\n"Penyitaan saja harus seizin dengan pengadilan. Kalau penyadapan inikan memberitahukan atau izin ke internal, tidak ada masalah," ujarnya lagi. (*)\n\nKPK Disebut Bakal Dibayangi Eksekutif\n\nDi sisi lain, Herdiansyah Hamzah, dosen Universitas Mulawarman Samarinda menilai dari draft usulan DPR RI itu setidaknya ada beberapa poin yang yang dianggap bisa melemahkan KPK.\n\nPertama KPK akan berada di bawah bayang kekuasaan eksekutif.\n\n?Perubahan UU KPK ini kan logikanya terbalik, bagaimana mungkin KPK dijadikan di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara secara teori dan praktik KPK adalah lembaga independen tidak dibawah naungan lembaga manapun,? ucap dosen yang akrab disapa Castro tersebut..\n\nHerdiansyah Hamzah yang juga kerap disapa Castro beranggapan, ada badan baru yang hadir di KPK yaitu badan pengawas.\n\nCastro menilai ini akan menambah posisi intervensi DPR terhadap KPK.\n\n?Bagaimana mungkin KPK bekerja diawasi oleh dewan pengawas yang justru dewan pengawas ini dibentuk oleh DPR,? tandasnya.\n\nMenurutnya selama ini KPK juga sudah diawasi. Dalam relasi ketatanegaraan, KPK diawasi oleh DPR, dalam penggunaan budget KPK juga diawasi oleh BPK.\n\nBahkan secara internal KPK telah memiliki badan pengawas internal. Terlebih, dalam proses penyidikan dan penyelidikan misalnya KPK juga diawasi oleh lembaga peradilan.\n\n?Jadi yang anehnya kenapa mesti digaungkan dewan pengawas dari eksternal. Ini yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana sistem itu dibangun bukan dari pengawas eksternal,? ucap Castro. (*)