Dinilai Rugikan Pekerja yang Bekerja di Bawah 40 Jam/Minggu, Istana Jelaskan Sistem Upah Per Jam dan Kontrak Omnibus Law

Dinilai Rugikan Pekerja yang Bekerja di Bawah 40 Jam/Minggu, Istana Jelaskan Sistem Upah Per Jam dan Kontrak Omnibus Law
RUBRIK.ID- Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono membantah penerapan sistem upah per jam yang tertuang dalam draf Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja bakal merugikan pekerja.\n\nPenerapan sistem ini sebelumnya dikritik lantaran dianggap merugikan pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu karena upahnya otomatis akan di bawah upah minimum.\n\nNamun menurut Dini, penerapan sistem pengupahan per jam itu harus tetap dilakukan sesuai kesepakatan kedua pihak.\n\n"Jadi diberi fleksibilitas untuk sistem pengupahan yang pantas, baik pemberi kerja maupun penerima kerja," ujar Dini di gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (21/2).\n\nSementara terkait sistem kerja kontrak, Dini mengklaim pemerintah justru memberikan kepastian pada pekerja yang selama ini berstatus kontrak melalui draf RUU Ciptaker.\n\nBerkaca dari pengalaman selama ini, kata Dini, banyak perusahaan yang berbuat 'curang' dengan terus memperpanjang kontrak kepada pekerja.\n\nPadahal sesuai UU Ketenagakerjaan, perusahaan dibatasi dua tahun dalam menerapkan sistem kontrak pada pekerja.\n\n"Di lapangan, buruh justru dirugikan karena mereka dikontrak 7-8 tahun. Biasanya kasih jeda sebentar kemudian kasih kontrak baru," katanya.\n\nUntuk itu melalui draf RUU Ciptaker, pemerintah tak lagi mengatur waktu kontrak pekerja. Namun pemerintah memberikan proteksi tambahan berupa kompensasi bagi pekerja.\n\n"Dari pada kucing-kucingan, oke kontrak boleh (kami buat) waktunya enggak terbatas. Cuma diberi proteksi tambahan," ucap Dini.\n\nProteksi itu, lanjut Dini, berupa ketentuan apabila pekerja dikontrak satu tahun lalu diputus pada bulan ke-10, maka perusahaan wajib memberikan sisa gajinya selama dua bulan. Perusahaan juga harus memberikan kompensasi sebesar satu bulan gaji.\n\n"Jadi di sini pemerintah ingin mencapai equilibrium fair (titik keseimbangan) antara pengusaha dan pencari kerja," katanya.\n\nDraf Omnibus Law Ciptaker telah diterima DPR RI sejak Rabu (12/2). Draf tersebut baru akan dibawa ke rapat pimpinan pekan ini sebelum dibawa ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.\n\nOmnibus Law Ciptaker adalah undang-undang gabungan yang diusulkan Presiden Joko Widodo dalam periode keduanya. RUU ini diklaim bisa memangkas aturan sehingga bisa menarik investasi. (*)\n\nArtikel ini telah tayang di CNN Indonesia dengan judul "Istana Jelaskan Sistem Upah Per Jam dan Kontrak Omnibus Law" https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200222053856-32-477019/istana-jelaskan-sistem-upah-per-jam-dan-kontrak-omnibus-law