Dinilai Melemahkan, Ratusan Dosen Unmul Tolak Revisi UU KPK

Dinilai Melemahkan, Ratusan Dosen Unmul Tolak Revisi UU KPK
Dinilai Melemahkan, Ratusan Dosen Unmul Tolak Revisi UU KPK
RUBRIK.ID - Gelombang penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir dari pelbagai pihak, karena dianggap sebagai bentuk pelemahan terhadap lembaga anti rasuah tersebut.\n\nDi kampus Universitas Mulawaraman, koalisi Dosen Unmul menggelar diskusi publik dan pernyataan sikap menolak revisi uu KPK tersebut.\n\nBertempat di Aula Fakultas Hukum Unmul, Juma'st (13/9/2019), diskusi dan pernyataan sikap tersebut diikuti oleh ratusan dosen di Unmul dari pelbagai Fakultas dan disiplin ilmu.\n\nHumas Koalisi Dosen Unmul Peduli KPK, Herdiansyah Hamzah mengatakan penolakan tersebut dilakukan sebab berdasarkan draft RUU KPK yang didapatkan oleh mereka, pihaknya menilai bahwa RUU tersebut pada intinya bertujuan untuk melemahkan KPK.\n\n"Banyak kewenangan - kewenangan KPK yang kemudian dipangkas, dipreteli, yang pada akhirnya melemahkan KPK,"ungkap Castro sapaan akrab Herdianzah Hamzah.\n\nCastro juga menilai bahwa KPK adalah amanah reformasi, maka sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk mempertahankan KPK.\n\nMenurutnya ada beberapa poin penting dalam revisi uu KPK tersebut yang dibuat dan justru akan melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.\n\n"KPK akan dijadikan sebagai lembaga dibawah kekuasaan eksekutif, ini kan logika yang kebalik sebenarnya. Bagaimana mungkin KPK ditempatkan dibawah eksekutif, sementara KPK secara teoritik dan praktik adalah lembaga independen yang bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Ada konsep Dewan Pengawas, bagaimana mungkin KPK bekerja diawasi badan pengawas, ini kan berpotensi memperluas intervensi,"jelas Dosen Fakultas Hukum Unmul tersebut.\n\nMenanggapi kabar bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani dan mengirim Surat Presiden (Surpres) terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke DPR, Castro menyesalkan hal tersebut.\n\n"Artinya Presiden menyusulkan atau menerima usulan revisi dari DPR RI, yang pada intinya justru masyarakat bahkan KPK sendiri menganggap belum butuh revisi untuk saat ini,"lanjut Castro.\n\nCastro berpendapat apabila memang dibutuhkan adanya revisi mengenai UU KPK tersebut, maka silahkan dilakukan terlebih dahulu perdebatan maupun diskusi mengenai apa - apa saja yang dibutuhkan dalam revisi tersebut.\n\n"Bukan dengan cara - cara yang begitu cepat, ini kan seperti proses senyap yang dilakukan oleh DPR RI sebenarnya. Kok dengan tiba - tiba mengusulkan melalui Baleg, kemudian disepakati melalui paripurna, dan kemudian diusulkan menjadi revisi UU. Ini kan yang kami sesalkan,"pungkas Castro. (*)