Dana Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Covid-10 Belum Turun, Ketua Pansus Beri Komentar 

Dana Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Covid-10 Belum Turun, Ketua Pansus Beri Komentar 
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Hasanuddin Mas'ud, Ketua Panitia khusus (Pansus) percepatan penanganan dan penyebaran virus corona atau Covid-19 DPRD Kaltim soroti kinerja Satgas Gugus Tugas.\n\nDiketahui Satgas Gugus Tugas itu diketuai Gubernur Isran Noor terkesan lambat.\n\nHal itu dijelaskan Ketua pansus Hasanuddin Mas?ud.\n\nIa menilai,  lambannya proses mengakibatkan masyarakat penerima manfaat dampak korona terlebih di Kaltim menderita lantaran uluran pemerintah melalui kas daerah itu urung juga turun.\n\n?Pendataan dari dinas-dinas ini sangat lambat sekali. Padahal dana sudah dibahas dan siap sejak bulan Maret lalu,? ujar Hasan sapaan akrabnya usai rapat pansus secara virtual dengan Pemrov Kaltim, Rabu (29/4/2020).\n\nHasan beralasan, menurutnya sampai sekarang anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp 388, 5 miliar, belum diserahkan kepada penerima manfaat bantuan.\n\nLebih lanjut kata Ketua Komisi III DPRD Kaltim itu, alasan pendataan yang belum sepenuhnya terhimpun semestinya membuat Pemrov Kaltim bisa segera memberikan bantuan dengan data-data yang sudah valid terverifikasi sebelumnya.\n\nOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam mendistribusikan bantuan mesti terdata pada OPD terlebih dahulu, lalu masyarakat penerima manfaat bantuan harus online sesuai dengan NIK KTP seusai nama dan alamat.\n\nJumlah masyarakat penerima bantuan ada ratusan ribu, bahkan memungkinkan bisa meningkat apabila gerak Pemrov Kaltim lambat menangani lantaran masa pembataaan sosial sudah dua bulan dan kini memasuk tiga bulan.\n\n?Yang sudah ada dijalankan lah dulu, seperti di kabupaten dan kota yang sudah cukup datanya. Jalankan saja dulu sembari nunggu data yang lain,? tegasnya.\n\nTerlebih masyarakat saat ini memasuki bulan Ramadan dan menjelang hari raya lebaran idulfitri. Setidaknya menurut Hasan, bantuan sudah didapat masyarakat.\n\nMelalui Kemensos, dana APBN sebanyak Rp 600 ribu per KK telah diterima, lalu dari pemprov yang rencananya Rp 250 dan bisa digenapkan Rp 1 juta pemerintah kota maupun kabupaten masing-masing, untuk diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan peruntukannya. (advertorial) \n\n