BPJN Sebut Jembatan Mahakam Masih Layak Dilewati, DPRD Kaltim Harap Pelaku Disanksi Tegas

SAMARINDA - Menindaklanjuti tertabraknya Jembatan Mahakam, pada Minggu (17/11/2019) lalu, ditindaklanjuti DPRD Kaltim dengan melakukan pemanggilan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda, Pelindo, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, dan instansi terkait.\n\nRapat Dengar Pendapat (RDP) digelar di Gedung D, DPRD Kaltim, Senin (25/11/2019).\n\nDari RDP tersebut, Nunung Noor Asnan, Kabid Pembangunan dan Pengujian BPJN XII Balikpapan menjelaskan, dari hasil investigasi visual, secara struktural jembatan masih dalam keadaan baik. Namun perlu dilakukan pemeriksaan secara mendetail.\n\n"Jembatan masih dapat dilalui namun tetap harus melakukan pembatasan kendaraan maksimum yang diperbolehkan melintas di jembatan. Selain itu, meski terjadi pergeseran di atas pier 3, akan dilakukan penguatan stabilitasi struktur jembatan," ungkap Nunung Noor Asnan.\n\nSelanjutnya, untuk meminta pertanggungjawaban kepada penabrak. BPJN akan memanggil perusahaan pemilik kapal tongkang, untuk membuat kesepakatan mencari solusi perbaikan pasca penabrakan yang dilakukan.\n\n"Sore ini (Senin) rapat dengan perusahaan penabrak, nanti akan dibahas kesepakatan-kesepakatan mencari solusi terkait imbas tabrakan tersebut," lanjutnya.\n\nBPJN XII Balikpapan, sebagai instansi yang bertanggung jawab melakukan peliharaan Jembatan Mahakam, secara rutin dan berkala melakukan peninjauan kondisi jembatan.\n\nSementara itu, Syafruddin, Anggota Komisi III DPRD Kaltim menyampaikan, sebagai antisipasi kejadian tertabraknya jembatan tidak terulang kembali, pemerintah daerah perlu mengambil tindakan tegas dan pemberian sanksi terhadap para pelaku penabrakan.\n\n"Kita lemah, kita kurang tegas kepada pelaku. Bagi siapapun yang menabrak harus dikenakan sanksi tegas. Seperti mencabut izin perusahaan, memberi sanksi pidana bagi pelaku," kata Syafruddin.\n\nHasanuddin, Ketua Komisi III DPRD Kaltim menyatakan, dengan dipanggilnya beberapa instansi terkait, DPRD berharap adanya tindakan dan sanksi tegas kepada pelaku penabrakan.\n\n"Kami ingin ada penindakan hukum yang jelas. Karena ini kan kejadian yang terus berulang, di tahun 2019 saja ada 3-4 kali kejadian dan itu tidak jelas sanksinya, menguap. Dengan adanya hearing ini kami ingin ada kejelasan, apakah ini sanksinya perdata, pidana, atau ke mahkamah pelayaran," pungkas Hasan.