Beredar Video Protes di Pintu Tol, Anggota Dewan Minta Pemprov Selesaikan Persoalan

Beredar Video Protes di Pintu Tol, Anggota Dewan Minta Pemprov Selesaikan Persoalan
Beredar Video Protes di Pintu Tol, Anggota Dewan Minta Pemprov Selesaikan Persoalan
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Beredarnya video protes sejumlah masyarakat di pintu tol Balsam (Balikpapan-Samarinda) kepada para pekerja tol menjadi viral di sosial media.\n\nAnggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Syafruddin berpendapat, sebelum aset tol diserahkan ke pusat harus dibahas secara detail termasuk perekrutan pekerja.\n\n"Ini kekeliruan kita dari awal, tapi saya kira masih ada waktu dan kesempatan untuk dibicarakan lebih lanjut,"ujarnya.\n\nPolitisi partai PKB ini menyarankan, pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur untuk memanggil pihak PT. Jasa Marga selaku pengelola Tol Balsam.\n\n"Harus ada pembahasan terkait slot atau jatah penduduk daerah untuk bekerja di situ," terangnya.\n\n"Kalau misalnya, SDM daerah tidak mampu bekerja secara teknis minimal bisa menjadi security atau pekerjaan lain yang tidak membutuhkan keilmuan," tambahnya.\n\nSyafruddin mengaku, tidak tahu pasti siapa yang melakukan protes di dalam video tersebut.\n\nIa hanya menegaskan bahwa apa yang terjadi hanya sebagian kecil persoalan yang mencuat ke publik terkait persoalan penerimaan karyawan.\n\n\n\nSambungnya, akan ada lagi persoalan besar yang akan mencuat jika tidak cepat diselesaikan oleh Pemprov.\n\n"Gubernur harus berperan karena Tol Balsam adalah aset Pemprov yang di serahkan ke pusat. Pemprov mempunyai aset Rp 3,5 triliun yang bersumber dari APBD Kaltim," pungkasnya.\n\n"Yang juga harus di buka ke publik adalah Kaltim itu dapat apa dari tol selain dari secuil persoalan yang mencuat terkait penerimaan karyawan. Bisa jadi masyarakat bertanya Kaltim ini dapat apa dari pengelolaan tol ini," jelasnya.\n\nSyafruddin menambahkan, Komisi III akan dorong Gubernur untuk memanggil Kementrian BUMN dalam hal ini sebagai regulator dan PT. Jasa Marga sebagai operator.\n\n"Kita sedang mendorong gubernur untuk mengambil langkah ini karena ini ranahnya eksekutif. Hal ini harus dibicarakan bersama-sama antara pihak-pihak terkait, nanti kalo ada lagi aroma protes dari masyarakat baru Dewan yang akan bergerak,"tutupnya. (advertorial) \n\n