Bentangkan Spanduk, Puluhan Mahasiswa Minta Kejati Usut Proyek Pembangunan RSUD Taman Husada Bontang

Bentangkan Spanduk, Puluhan Mahasiswa Minta Kejati Usut Proyek Pembangunan RSUD Taman Husada Bontang
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Lembaga Aksi Peduli Pemimpin (Lampin) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim, Senin (10/2/2020).\n\nAksi yang yang dikawal langsung oleh belasan personil kepolisian ini berlangsung tertib dan aman.\n\nDalam aksinya, puluhan pendemo menuntut Kejati Kaltim segera mengusut dugaan penyimpangan alokasi anggaran pengelolaan proyek pembangunan RSUD Taman Husada Kota Bontang.\n\nKordinator Lapangan (Korlap) Wirawan mengatakan berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada 2 Juli 2018 Pemkot Bontang melelang pekerjaan fisik Klinik Rawat Jalan RSUD Taman Husada.\n\nDana tersebut bersumber dari APBD Kota Bontang tahun 2018, Satuan Kerja RSUD, dengan nilai pagu anggaran lebih kurangRp 12 miliar.\n\nProyek tersebut dimenangkan PT Griya Fortuna Buun dengan penawaran Rp 11 lebih. Proyek dikerjakan selama 175 hari kalender terhitung 2 Juli sampai 23 Desember 2018.\n\nBerdasarkan hasil pemeriksaan, penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan selama 23 hari. Saat diperiksa BPK, belum dikenakan denda sebesar lebih kurang Rp 259 juta. Untuk itu Lampin meminta Kejati segera lakukan proses hukum denda keterlambatan proyek tersebut.\n\n"Denda keterlambatan pengerjaan proyek sampai sekarang dengan tenggat waktu itu belum dibayarkan," ungkap Wirawan.\n\nPara pendemo membentangkan spanduk di depan kantor Kejati. Mereka mendesak pihak Kejati segera menindak lanjuti terkait laporan-laporan atau dugaan yang disampaikan oleh masyarakat termasuk yang hari ini disampaikan oleh Lampin.\n\nTak lama menyampaikan orasi di depan pintu masuk kantor Kejati, perwakilan pendemo yang berjumlah 3 orang diterima masuk oleh Kasi Penkum, Faried di dalam ruangan.\n\nSetelah mengisi administrasi, Korlap wirawan menyerahkan data-data yang menjadi dasar laporan Lampin kepada kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim.\n\nAdapun data tersebut meliputi, hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) tahun 2018, foto-foto proyek pembangunan rumah sakit, serta tangkapan layar dari laman Layananan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bontang.\n\n?Bukti-bukti yang kami bawa, lengkap dengan hasil pemeriksaan BPK,?ujar korlap, Wirawan kepada Kasi Penerangan dan Hukum, Kejati Kaltim, M Faried.\n\nSementara itu, Kasi Penkum Faried mengatakan laporan yang telah disampaikan bakal diteruskan ke pimpinan. Ia mengatakan akan menelaah terlebih dahulu isi laporan tersebut.\n\n?Saya belum baca semua hasil BPK, akan kami telaah terlebih dahulu, kalau memang perlu ditindak lanjuti untuk dilakukan permintaan keterangan pasti akan dilaksanakan, kita tunggu saja,? ungkapnya.\n\nFaried menjelaskan, terkait rekomendasi BPK, jika benar terjadi penyelewengan di sebuah proyek pembangunan, maka pihak pelaksana akan diberikan tenggang waktu untuk mengganti kerugian negara.\n\n?Jadi terkait rekomendasi BPK ini, ketika ada indikasi kerugian negara itu diberi waktu untuk mengembalikan, misalnya satu pembangunan sekolah ketika ada temuan disitu dugaan kerugian negara sebesar 50 juta, ada tenggang waktu diberikan kepada pihak pelaksana kegiatan, jika masih ngeyel pemerintah setempat bisa mengirim surat ke instansi penegak hukum,? terangnya.  (*)