Bakal Didemo di Kantor KPK Jakarta, Makmur HAPK Persilakan Telusuri Kasus

Bakal Didemo di Kantor KPK Jakarta, Makmur HAPK Persilakan Telusuri Kasus
Bakal Didemo di Kantor KPK Jakarta, Makmur HAPK Persilakan Telusuri Kasus
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Nama mantan Bupati Berau, Makmur HAPK ikut disebut dalam aksi massa di Kejaksaan Tinggi (Kejati Kaltim) pada Rabu (4/9/2019) kemarin.\n\nAksi massa itu dilakukan Front Aksi Mahasiswa (FAM) Kaltim yang meminta penjelasan dugaan penyelewengan lahan sawit di era kepemimpinan Makmur HAPK.\n\nTak sampai di dugaan peyelewengan sawit, aksi massa yang menyebut nama Makmur HAPK juga disampaikan akan dilakukan puluhan mahasiswa asal Kaltim yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta.\n\nMereka akan bergerak ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (6/9/2019).\n\nAdalah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Kaltim (GK) yang akan lakukan aksi massa di kantor KPK itu.\n\nNama Bupati Berau, Makmur HAPk kembali disebut akan dibawa dalam aksi massa tersebut.\n\nKoordinator aksi massa, Irmansyah menyampaikan bahwa ada beberapa dugaan kasus yang ada pada Makmur HAPK yang sampai saat ini belum selesai.\n\n?Kami ingin ada kejelasan terkait hal itu,? ucap Irmansyah, Kamis (5/9/2019).\n\nPotensi Makmur HAPK yang saat ini menjadi Ketua DPRD sementara dan bisa jadi Ketua DPRD Kaltim definitif disebut Irmansyah juga harus didukung dengan pola kepemimpinan bersih ke depan.\n\nDitakutkan, dengan masuknya Makmur HAPK sebagai Ketua Dewan, bukan memperbaiki Kaltim, tetapi malah menambah masalah, termasuk memperpanjang kasus-kasus lainnya.\n\n?Kami ingin ingatkan publik, bahwa ada kasus yang belum selesai dan tuntas pada sosok Makmur HAPK. Untuk itu pula kami lakukan aksi di KPK,? katanya.\n\nBerikut 2 dugaan kasus yang pernah menyeret nama Makmur HAPK:\n
    \n \t
  1. Dugaan Penyelewengan Lahan Sawit
  2. \n
\nDugaan penyimpangan lahan yang dilaporkan ke Kejagung RI bermula di tahun 2008. Persoalannya terjadi di Kabupaten Berau, saat masih dipimpin Makmur HAPK.\n\nAdalah PT. Rimba Anugrah Kaltim (RAK) , perusahaan yang saat itu melaporkan dugaan penyimpangan lahan.\n\nDi 2008, PT. RAK bermaksud untuk membuka lahan perkebunan di Kawasan Berau. Untuk proses perizinan lahan perkebunan di Berau tersebut, pihak perusahaan kemudian mengajukan ijin lokasi perkebunan kepada Pemkab Berau.\n\nProses berlanjut, PT. RAK kemudian juga diminta untuk mengajukan klarifikasi Kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan, yakni Badan Planologi Kehutanan, Pengukuhan dan Penataangunaan Kawasan Hutan.\n\nHal tersebut kemudian dilakukan PT. RAK. Waktu berjalan, pada 9 Oktober 2008, melalui surat bernomor S.1276/VII/KP/I2008, PT.RAK dapatkan peta lokasi luasan lahan perkebunan seluas 23.000 Hektar.\n\nDari peta lokasi oleh Kemenhut itu, Direktur PT. RAK saat itu, Penny Isrianta kemudian kembali datang kepada Pemkab Berau.\n\nKedatangan perihal kepengurusan izin lahan perkebunan sawit tersebut.\n\nNamun, dalam perjalanan selanjutnya, luasan lahan perkebunan yang diamini oleh Pemkab Berau justru tidaklah puluhan ribu hektar, melainkan hanya 4.000 Hektar.\n\nDalam perjumpaan dengan awak media, Penny Isrianta, Direktur PT. RAK sampaikan bahwa Bupati saat itu, Makmur HAPK menyarankan agar dirinya menerima izin lahan perkebunan seluas 4.000 Hektar dahulu.\n\n?Saya dijanjikan, kalau bisa membawa investor yang serius, akan diberi tambahan izin lokasi perkebunan sawit," tutur Tata menceritakan kepada wartawan di 2018 lalu.\n\nIa pun sampaikan bahwa di tahun 2012 Tata, panggilan Penny Isrianta mengaku pernah menemui Bupati Berau, Makmur HAPK.\n\n"Dia bilang, lahan izin lokasi kebun yang diberikan sudah dijual. Justru saya datang kemari mau mempertanyakan, bahwa saya tidak pernah menjual izin kebun itu kepada siapapun," ungkapnya.\n\nTak mau dengan lahan hanya 4.000 Hektar, pada Oktober 2014, Tata kembali menemui Bupati Berau, dengan tujuan meminta penyelesaian izin lahan kebun sawit.\n\n"Dipanggillah Kadis PU Berau dan diperintah untuk memberi saya proyek pengerukan. Saya memutuskan tidak menerima tawaran itu," ucapnya.\n\nAtas hal tersebut, Penny Isrianta kemudian melaporkan dugaan penyimpangan lahan perkebunan kepada Kejagung RI.\n\nLaporan dibuat pada 16 Juni 2017. Adapun nama pihak terlapor, diantaranya adalah mantan Bupati Berau, Makmur HAPK.\n
    \n \t
  1. Dugaan Korupsi APBD Berau
  2. \n
\nPada 22 Desember 2010, sejumlah warga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur mendatangi kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.\n\nDikutip dari pemberitaan RMOL.id, warga meminta penjelasan terkait perkembangan proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Berau tahun 2006, 2007, dan 2008 yang melibatkan Bupati Berau, Makmur.\n\nPada Februari 2010, Lembaga Penegak Demokrasi dan Keadilan Masyarakat Kaltim melaporkan dugaan penyimpangan anggaran APBD Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 yang diduga melibatkan Bupati Berau dan DPRD Berau.\n\nDugaan korupsi yang dilaporkan itu antara lain, terkait pekerjaan pemeliharaan kendaraan bermotor pada dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan sebesar Rp 480,5 juta, pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi khusus pada 33 sekolah dasar sebesar Rp 7,26 miliar, dugaan mark up rumah wakil bupati, rehabilitasi rumah dinas Bupati sebesar Rp2 miliar, penunjukkan langsung untuk proyek pembangunan air bersih sebesar Rp138,862 miliar, dan lainnya.\n\nKlarifikasi Makmur HAPK \n\n \n\nAdanya aksi massa di Kantor KPK Jakarta, juga direspon Makmur HAPK.\n\nIa sampaikan bahwa tak ada yang bisa diperbuat untuk menanggapi aksi massa tersebut.\n\n?Itulah. Kita ini mau apa. Kita ini serba salah juga untuk hal-hal seperti ini. Doakan sajalah Saya kuat saja. Sabar saja. Doakan saja,? ucapnya.\n\nIa sampaikan bahwa, ia tak tahu menahu akan hal itu.\n\n?Saya tidak ikuti,? ucapnya.\n\nTerkait poin demo yang salah satunya adalah terkait APBD Berau 2006-2008, Makmur menjelaskan.\n\n?Kan saya bukan pengguna anggaran. Saya kan di APBD itu bukan pengguna anggaran langsung. Termasuk kaitannya dengan Perusda. Semua masuk di rekening kepala sekolah. Kepala Daerah tidak pegang. Jadi, ya kalau begitu, biarkan saja. Kalau saya komentari, tak enak nanti,? ucapnya.\n\nIa pun sampaikan mempersilakan aparat terkait untuk menelusuri hal itu.\n\n?Silakan saja ditelusuri. Kemarin juga ada (aksi) dibilang saya menyerobot tanah. Maksud saya yang begini adalah soal pemerintah. Jadi dipertanyakan ke pemerintah. Bukan ke pribadi. Kalau saya pribadi, mungkin soal tangkap tangan atau apalah. Ini kan semua ada prosesnya (dua dugaan kasus tersebut),? kata Makmur. (*)\n\n \n\n \n\n \n\n