Anggota DPRD Bontang Tegaskan Raperda Keterbukaan Informasi Publik Tidak Membatasi Kebebasan Pers

Anggota DPRD Bontang Tegaskan Raperda Keterbukaan Informasi Publik Tidak Membatasi Kebebasan Pers
RUBRIK.ID, BONTANG - Anggota Komisi II DPRD Bontang Nursalam menegaskan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif pemerintah kota Bontang tidak akan menghalangi kebebasan pers dalam membuat pemberitaan.\n\nSebagai pengingat dibeberapa daerah sempat terjadi adanya aturan yang mengharuskan wartawan untuk izin kepada Kominfo sebelum melakukan peliputan.\n\n"Saya kira tidak perlu, kan sudah jelas ada dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 diatur tentang kemerdekaan pers dan landasannya jelas, ujarnya.\n\nSalam yang juga alumni wartawan itu menambahkan, dalam pemberitaan tidak perlu izin kepada OPD terkait, sepanjang informasi yang diliput adalah sesuatu yang sifatnya fakta di lapangan.\n\n"Beda hal kalau masuk ke ranah privasi ya harus izin ke kominfo sebagai pusat informasi," ucapnya.\n\nMenurutnya, peraturan daerah yang mengatur keterbukaan informasi publik sangatlah penting, dengan dibuatnya perda ini tentu masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui dan mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.\n\n"Keterbukaan informasi di era sekarang itu sangat penting, tunggu saja hasilnya. Perdanya sudah kami susun, sudah dibahas, InsyaAllah sesuai dengan acuan undang-undang," pungkasnya. (advertorial)