Agenda Raperda dan RDP Ditunda, Wakil Ketua DPRD Bontang Sebut Keselamatan Masyarakat Lebih Utama

Agenda Raperda dan RDP Ditunda, Wakil Ketua DPRD Bontang Sebut Keselamatan Masyarakat Lebih Utama
RUBRIK.ID, BONTANG - Kantor DPRD Kota Bontang sejak Senin (23/3) lalu tampak terlihat sepi. Tidak ada aktifitas kerumunan anggota dewan untuk rapat seperti biasanya.\n\nHal itu menyusul sejak ditetapkannya kota Bontang berstatus kejadian luar biasa (KLB). Pemerintah menganjurkan untuk meminimalisir aktifitas kantor alias work from home (WFH) atau bekerja dirumah masing-masing dan menerapkan social distancing.\n\nTak hanya rapat, bahkan sidak, sampai agenda kedinasan juga ditiadakan untuk sementara.\n\n"Seluruh agenda dewan ditunda sampai dengan tanggal yang ditetapkan pemerintah," kata Mikhael Edy selaku Kepala Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi Sekretariat DPRD Bontang, Rabu (25/3/2020).\n\nDitambahkan Mikhael, imbas dari virus corona disease (Covid-19) ini, harus menunda semua rapat peraturan daerah (Raperda) yang sedang dalam tahap pembahasan di DPRD. Selain itu, agenda rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan pemerintah kota Bontang dan masyarakat juga ditunda.\n\nHal ini pun mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Agus Haris.\n\nMenurutnya keselamatan masyarakat dianggap lebih penting untuk tidak membuat kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak, termasuk aktifitas di kantor dewan.\n\n"Tidak ada yang lebih utama selain kesehatan masyarakat, soal perda (peraturan daerah) setelah kembali normal bisa dilanjutkan," ucapnya.\n\nSementara untuk RDP, ia memohon kepada seluruh komponen masyarakat untuk mengerti situasi dan kondisi saat ini demi menjaga keselamatan semua warga Bontang.\n\nMenurutnya, sebagai warga yang baik, anjuran pemerintah berdasarkan surat edaran berupa imbauan harus dipatuhi. Selain itu, Kapolri pun telah mengeluarkan maklumat dengan ancaman pidana satu tahun bagi yang tak mengindahkan instruksi pemerintah pusat.\n\n"Tentu kita apresiasi atas usaha dan upaya yang sudah dilakukan Wali Kota Bontang dan seluruh kepala daerah di Kaltim. Masyarakat juha agar dapat mematuhi itu," tuturnya.\n\nLebih lanjut, ia mengimbau kepada seluruh stakeholder terkait, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), TNI-Polri, terlebih pada rumah sakit juga turut serta membantu pemerintah. Serta perusahaan dan para pengusaha atas seluruh bantuannya untuk kepentingan masyarakat.\n\nBerikut 7 pembahasan raperda yang ditunda:\n\n1. Raperda perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2010 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan\n\n2. Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah\n\n3. Raperda tentang pengelolaan limbah B3\n\n4. Raperda tentang pengelolaan sampah\n\n5. Raperda tentang lalu lintas dan angkutan jalan\n\n6. Raperda tentang keterbukaan informasi publik\n\n7. Raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat (advertorial)\n\n