Soal Hak Interpelasi, Ketua Fraksi PDIP: Ada di Jadwal Tanggal 17 Desember

Soal Hak Interpelasi, Ketua Fraksi PDIP: Ada di Jadwal Tanggal 17 Desember
Soal Hak Interpelasi, Ketua Fraksi PDIP: Ada di Jadwal Tanggal 17 Desember
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Usulan hak interpelasi terhadap Gubernur Kaltim Isran Noor masih terus bergulir di Karang Paci-sebutan DPRD Kaltim.\n\nSebagai informasi, hak interpelasi dari DPRD Kaltim itu tak lepas dari kebijakan di eksekutif Pemprov Kaltim yang tidak mengaktifkan Abdullah Sani sebagai Sekda Kaltim definitif. Meskipun, Abdullah Sani telah dilantik oleh Mendagri yang saat itu masih dijabat Tjahjo Kumolo.\n\nInformasi yang dihimpun, paripurna pengusulan hak interpelasi sesuai jadwal badan musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim akan digelar pada Selasa (17/12/2019).\n\nHal tersebut disampaikan Ananda Emira Moeis, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kaltim.\n\nNanda menjelaskan, dirinya telah mendapat jadwal dari banmus, yang tertera jadwal paripurna hak interpelasi pada 17 Desember mendatang.\n\n"Di jadwal yang baru ada tuh, tanggal 17 Desember terkait interpelasi. Sudah diagendakan," kata Nanda.\n\n\n\nNanda yang juga Sekretaris DPD PDIP Kaltim menjelaskan,  sebagai salah satu partai pendukung pengguliran hak interpelasi kepada Gubernur Kaltim, PDIP juga terlibat dalam mengumpulkan dukungan demi memenuhi syarat minimal hak interpelasi yakni 50 plus satu seluruh anggota DPRD Kaltim.\n\n"Yang pasti PDIP, 11 orang solid, PKB saya sudah ketemu Syafruddin solid, PKS solid, Golkar tadi ketemu Pak Andi Harahap, beliau setuju interpelasi, namun tidak tahu 11 anggota Golkar lainnya," jelasnya.\n\nSelanjutnya, sebelum diparipurnakan, hak interpelasi akan dibahas dalam rapat ketua fraksi bersama unsur pimpinan dewan pada 16 Desember 2019. (advertorial)