5 Calon Bersaing, Nama Ketua DPRD Kaltim Definitif Tunggu Waktu

5 Calon Bersaing, Nama Ketua DPRD Kaltim Definitif Tunggu Waktu
5 Calon Bersaing, Nama Ketua DPRD Kaltim Definitif Tunggu Waktu
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Sebanyak 55 anggota DPRD Kaltim terpilih periode 2019-2024 telah dilantik di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar Samarinda, Senin (2/9/2019) hari ini.\n\nMaksimal 20 hari ke depan, dewan di Karang Paci bakal dapatkan Ketua baru.\n\nRaih perolehan suara 350.829 di legislatif pada Pemilu 2019 lalu, membuat Golkar dipastikan kembali akan menempatkan kader mereka pada pimpinan dewan.\n\nAda 5 nama yang saat ini diajukan.\n\nDari konfirmasi kepada Mukhtarudin, Plt Ketua Golkar Kaltim terkait kelima nama yang saat ini disiapkan untuk maju sebagai Ketua DPRD Kaltim.\n\n"Sesuai rangking suara yang ada, Pertama pak Makmur, kedua Mahyunadi, ketiga Andi Harahap, lalu H. Alung, dan kelima Syarkowi. Itu sesuai ranking suara," ucapnya.\n\nKelima nama itu, saat ini sedang dalam proses menuju terpilih oleh keputusan DPP Partai Golkar.\n\n"Dari 5 nama itu sedang berproses. Semuanya diskoring yang tertinggi. Nanti skor tertinggi 1-3 diajukan ke Ketua Umum. Keputusan tetap di Ketua Umum. Dari tim sudah berikan rekomendasi. Saat ini nama sudah diajukan, mungkin dalam beberapa hari ini sudah ketahuan (yang terpilih)," ujarnya.\n\nDalam proses pemilihan Ketua DPRD Kaltim definitif, Golkar miliki acuan pada juklak yang telah disepakati partai.\n\nJuklak yang dipakai tercantum dalam Surat DPP Bernomor SE-29/ GOLKAR/ VI/2019, perihal Ketentuan Rekrutmen Calon Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.\n\nDalam juklak, tercantum jelas beberapa syarat yang harus dipenuhi kader, untuk bisa ikut dalam kontestasi pemilihan Pimpinan MPR, DPR, hingga DPRD Provinsi.\n\nDiantaranya, berpendidikan minimal S1 (strata satu), serta memenuhi ketentuan perundang-undangan.\n\nPoin memenuhi ketentuan perundang-udangan kemudian dijabarkan lagi dalam, syarat untuk pimpinan DPRD Kab/ Kota yakni sedang tidak terlibat kasus hukum.\n\nHal ini pun diamini oleh Mukhtarudin.\n\n"Kami sesuai juklak yang ada. Ketum (Golkar)dan DPP pasti pertimbangkan juklak," katanya.\n\nTim redaksi pun kemudian ikut mempertanyakan komitmen DPP Golkar dalam proses penentuan Ketua DPRD kaltim definitif sesuai dengan juklah tersebut.\n\nHal ini terkait dengan poin memenuhi ketentuan perundang-udangan (tidak sedang terkait kasus hukum) untuk bisa masuk menjadi Ketua DPRD Kaltim.\n\nPasalnya, dari 5 nama tersebut, beberapa diantaranya saat ini tengah diisukan terkait persoalan hukum, hingga pemberitaan mengenai standar pendidikan.\n\nMakmur HAPK misalnya, yang pernah dipanggil oleh Kejaksaan Agung RI perihal dugaan kasus penyimpangan lahan perkebunan.\n\nAtau misalnya pada H.M. Syahrun yang juga pernah dilaporkan terkait ijazah palsu, meski pada akhirnya Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim keluarkan putusan bahwa tak ada bukti bahwa ijazah atas nama H.M Syahrun itu palsu.\n\nDikonfirmasi terkait hal itu, Mukhtarudin yang juga menjabat Wakil Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan di DPP Golkar, kembali menjelaskan.\n\nKhusus untuk persoalan hukum para paslon, disebut juga terus ditracking oleh DPP Golkar.\n\n"Kalau yang bersangkutan ada masalah hukum, tentu kita berdasar pada yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya sudah terbukti, itu bisa jadi pertimbangan. Kami hanya bisa masuk ke wilayah hukum yang sudah punya kepastian hukum. yang pasti DPP (Golkar) tracking 5 calon ini.\n\nPersoalan laporan ke Kejagung RI yang sempat membuat nama Makmur HAPK diminta klarifikasi oleh kejagung, juga disampaikan Mukhtarudin.\n\n"Kami tak tahu. Kalau masih isu, bukan jadi pertimbangan, Kecuali kalau sudah masuk penyidikan. Kita lihatlah nanti perkembangnnya seperti apa," ucapnya. (*)\n\n[caption id="attachment_7708" align="alignnone" width="482"] Grafis terkait calon Ketua DPRD Kaltim 2019-2024[/caption]\n\nMakmur HAPK Sebut Sudah Diperiksa Kejagung \n\nSementara itu, Ketua DPRD Kaltim sementara, yang juga peraih posisi pertama urutan 5 nama calon Ketua DPRD kaltim definitif dari partai Golkar, Makmur HAPK juga berikan komentar terkati kemungkinannya dalam jadi Ketum DPRD Kaltim.\n\n"Saya kan juga diajukan. Ada Syarkowi, kemudian ada juga Andi Harahap. Semuanya kita serahkan ke DPP (Golkar)," ucap Makmur HAPK.\n\nDitanyakan sebagai kandidat kuat, Makmur tak berani menjawab iya dan tidak.\n\n"Mudah-mudahan. Saya tak berani nyatakan iya dan tidak. Yang menilai kan pusat (DPP Golkar)," ujarnya.\n\nMasuk sebagai kandidat kuat di Ketum Karang Paci, Makmur juga ikut menjelaskan perihal dugaan penyimpangan lahan yang ikut membuat namanya dipanggil oleh Kejagung RI.\n\n"Silakan saja. Izin itu kan di Kabupaten Berau. Saya kan Bupati selesai sudah. Kalau ada proses, silakan tanya dengan Kabupaten Berau. Mana yang salah dan mana yang benar. Timnya sudah ada," ucapnya.\n\nKembali pada persoalan dugaan penyimpangan tanah, Makmur tak segan menceritakan persoalan yang ada.\n\n"Yang dipersoalan itu adalah tanah. Katanya saya menyerobot tanah. Bagi saya begini, kalau ada sesuatu, silakan saja saya diperiksa. Kan ada penegak hukum. Saya pernah diperiksa Kejagung, dituding diberi uang US 15 ribu. Kalau soal lahan, kenapa saat pertemuan dengan masyarakat tidak protes. Saya apa adanya. Kami pakai prosedur," ucapnya. (*)