PAREPARE,RUBRIK.IDKabar bergantinya Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare menjadi bahan perbincangan publik. Beredarnya SK pergantian Pj Wali Kota Parepare itu ditanggapi beragam dari sejumlah kalangan.
Tanggapan datang dari Ketua DPRD Parepare sementara Kaharuddin Kadir. Dia menyebut pergantian penjabat Wali kota merupakan kewenangan Mendagri yang harus diterima.
“Jadi pergantian penjabat ini tentu kita harus terima. Karena ini kan pergantian penjabat itu kewenangan menteri dalam negeri. Saya juga sudah lihat SK-nya yang terposting di media sosial itu,” kata Kaharuddin saat dihubungi, Sabtu (14/09/2024)
Ketua Harian DPD II Partai Golkar Parepare tersebut menekankan Pj Wali kota harus mengungkapkan sudah ada oknum lurah yang memobilisasi warga memilih calon tertentu. Olehnya itu, ia meminta agar Pj Wali kota yang baru nanti bisa betul-betul menjaga netralitas ASN di Pilkada Parepare.
“Jangan ada ASN yang cawe-cawe seperti informasi yang kami dapatkan. Ini laporan dari beberapa tim kami dan bahkan dari pejabat wilayah sendiri menyampaikan kepada saya bahwa ada oknum Lurah itu katanya menggerakkan orang untuk mendukung calon tertentu,” ungkap dia.
“Jadi harapan kami penjabat yang baru ini netral-netral aja jangan cawe cawe,” lanjut dia.
Senada, Anggota DPRD Kota Parepare , Ansyari Abdullah menyebut Mendagri punya mekanisme evaluasi, sehingga memutuskan memberhentikan dan mengganti Pj Walikota Parepare. Terutama terkait dengan tugas utama Pj Kepala Daerah yang harus menjaga stabilitas daerah. Termasuk didalamnya mengendalikan inflasi dan pengelolaan keuangan daerah.
“Pemberhentian Pj ini sudah sangat tepat. Diantara masalah yang kami cermati di DPRD yakni Pj Walikota gagal mengendalikan inflasi, resapan anggaran dibawah 50 persen (per Juli), penyerahan APBD dan APBD-P tidak tepat waktu, masalah utang pihak ketiga yang tidak dibayar,” tegas Asy’ari.
Ketua Fraksi Gelombang Amanat Demokrasi ini juga menyoroti isu netralitas Pj Walikota yang kerap dipertanyakan. Hal ini kontra produktif di masa-masa krusial tahapan Pilkada.
“DPRD berharap Penjabat yang baru segara menyerahkan Rancangan APBD Perubahan dan Pokok untuk segera dibahas. Termasuk melakukan langkah pengendalian inflasi, dan menggenjot serapan APBD agar ekonomi masyarakat dapat berputar,” tutup Ketua DPD Partai Gelora Parepare tersebut.
